Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah prasyarat wajib Perizinan Berusaha untuk proyek berdampak penting. Kami menangani seluruh proses, dari konsultasi publik hingga Persetujuan Lingkungan terbit.
Dipercaya oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dari berbagai industri di seluruh Indonesia
Berdasarkan Permen LHK No. 4 Tahun 2021 Lampiran I & II, cari KBLI atau nama kegiatan proyek Anda untuk mengetahui jenis dokumen lingkungan yang diperlukan.
Contoh: 55110, hotel, industri kimia, budidaya
Ketik nama kegiatan atau kode KBLI
untuk memulai penapisan
Hasil bersifat indikatif berdasarkan Permen LHK No. 4 Tahun 2021 Lampiran I & II. Untuk kepastian hukum, konsultasikan dengan tim ahli lingkungan kami.
Berdasarkan Lampiran II Permen LHK No. 4/2021, ambang batas umum bisa dipakai sebagai patokan awal. Untuk jenis kegiatan spesifik, KBLI, dan pengecualian sektoral, checker sudah lebih tepat daripada daftar panjang di halaman ini.
Beberapa kegiatan wajib AMDAL untuk semua besaran, jadi pencarian KBLI lebih berguna daripada membaca daftar contoh.
Untuk keputusan perizinan, kami tetap cek lokasi, skala, fungsi, dan kewenangan instansi penilai.
Berdasarkan PP No. 22/2021 dan Permen LHK No. 18/2021, proses AMDAL terdiri dari 7 tahapan dengan tenggat waktu yang diatur ketat oleh regulasi. Kami mendampingi setiap tahapan.
Kami menelaah data proyek Anda untuk memastikan wajib tidaknya AMDAL, jenis dokumen yang diperlukan, dan kewenangan instansi penilai (KLHK, DPMPTSP Provinsi, atau Kabupaten/Kota).
Pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatan dan menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring masukan masyarakat terdampak, sebelum penyusunan KA dimulai.
Tim ahli kami menyusun KA yang menetapkan ruang lingkup kajian dampak, metode studi, dan batas wilayah studi, lalu diajukan ke instansi penilai untuk disetujui.
Instansi penilai (KLHK/DPMPTSP) memverifikasi kelengkapan dan kualitas KA. Kami mendampingi presentasi dan merespons seluruh pertanyaan teknis tim penilai.
Kami melaksanakan survei lapangan, pengambilan sampel, pemodelan dampak, dan menyusun dokumen ANDAL serta RKL-RPL sesuai KA yang telah disetujui.
Dokumen dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Kami mendampingi sidang penilaian, merespons permintaan perbaikan, hingga persetujuan substansi diterbitkan.
Setelah persetujuan substansi terbit, Persetujuan Lingkungan diterbitkan bersamaan atau sebagai bagian dari Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.
Catatan waktu: Tenggat di atas adalah kewajiban instansi penilai sesuai regulasi. Dalam praktik, faktor kelengkapan dokumen dan antrean penilaian bisa mempengaruhi total durasi. Rata-rata proyek kami selesai dalam 8–14 bulan dari konsultasi awal.
Setiap kajian AMDAL dan DELH dimulai dari data yang bisa dipertanggungjawabkan: kondisi tapak, aktivitas sekitar, parameter lingkungan, dan proses koordinasi dengan pihak terkait.
Kami akan membantu mengidentifikasi dokumen yang sudah ada, yang perlu diurus terlebih dahulu, dan yang akan kami siapkan. Tidak ada daftar yang kaku, setiap proyek punya kebutuhan berbeda.
Pemahaman mendalam atas hierarki regulasi, dari Undang-Undang hingga Permen teknis, adalah kunci keabsahan dokumen yang kami susun.
FAQ ini dirancang untuk membantu tim legal, procurement, dan owner membaca risiko sebelum masuk ke pembahasan teknis yang lebih rinci.
AMDAL diwajibkan untuk proyek berdampak penting (lahan ≥ 5 ha atau bangunan ≥ 10.000 m²) dan prosesnya melibatkan Komisi Penilai AMDAL. UKL-UPL untuk proyek skala lebih kecil (lahan 1–5 ha atau bangunan 5.000–10.000 m²) dengan proses yang lebih singkat.
Ya. DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) adalah solusi legalitas lingkungan untuk kegiatan yang sudah beroperasi tanpa dokumen AMDAL. Prosesnya mirip AMDAL namun mencakup evaluasi kondisi aktual dan rencana pemulihan.
Bergantung kewenangan izin usahanya: KLHK untuk proyek lintas provinsi atau skala nasional; DPMPTSP Provinsi untuk lintas kabupaten/kota; DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk proyek dalam satu wilayah kabupaten/kota.
Rata-rata 8–14 bulan, tergantung kompleksitas proyek dan respons instansi penilai. Kami menyusun jadwal rinci sejak konsultasi awal agar tidak ada tahapan yang mengejutkan.
Persetujuan Lingkungan (AMDAL) merupakan prasyarat Perizinan Berusaha di OSS, jadi harus terbit lebih dahulu atau bersamaan. Namun beberapa tahapan teknis proyek seperti perencanaan arsitektur dan geoteknik bisa berjalan paralel.
Kami juga menyiapkan website khusus untuk informasi AMDAL, UKL-UPL, DELH, PERTEK, dasar hukum, proses, hingga permintaan penawaran yang lebih detail.
Jalur khusus untuk membaca detail layanan dan meminta estimasi penawaran AMDAL.
Banyak proyek tidak berhenti di AMDAL atau DELH. Kami bantu koordinasikan kebutuhan lingkungan, bangunan, lalu lintas, dan teknis dalam satu alur kerja.
Dokumen lingkungan untuk kegiatan berdampak menengah yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL.
Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, dan perencanaan IPAL untuk pengelolaan air limbah.
Analisis Dampak Lalu Lintas untuk proyek yang menimbulkan bangkitan perjalanan dan kebutuhan rekayasa lalu lintas.
Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi untuk kebutuhan legalitas bangunan.
Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi tenaga listrik sebelum digunakan secara resmi.
Rambu, marka, delineator, dan perlengkapan keselamatan lalu lintas pendukung operasional proyek.
Kirimkan data dasar proyek Anda: lokasi, fungsi bangunan, luas lahan, dan luas bangunan yang direncanakan. Kami akan memberikan jawaban dalam 1 hari kerja, tanpa biaya, tanpa komitmen.
